Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Mediaonlinerealtimenews.com_, Pangkalpinang — Pekerjaan rehabilitasi Gedung Kantor Kementerian Agama Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berlokasi di Jalan Rasakunda Bukit Intan, kembali memunculkan dugaan praktik kongkalikong antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pihak kontraktor.
Dalam penelusuran lapangan pada Selasa (26/11/2025), awak media menemukan sejumlah kejanggalan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Indikasi paling mencolok muncul sejak tahap persyaratan tender. Sejumlah alat utama yang menjadi syarat mutlak pemenangan lelang justru tidak ditemukan di lokasi pekerjaan. Di antaranya 1 unit lift cor beton, excavator mini 0,3 m³, dua unit dump truck 4–6 m³, serta baby roller 1 ton. Padahal keberadaan peralatan tersebut menjadi dasar gugurnya salah satu peserta lelang lain, meskipun penawarannya jauh lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni Rp1.247.980.280,16.
Namun yang keluar sebagai pemenang adalah CV. Construction Line Mandiri dengan nilai negosiasi Rp1.491.014.889,93, hanya selisih sekitar Rp9 juta dari hasil perkiraan mandiri senilai Rp1,5 miliar. Selisih tipis ini semakin menguatkan dugaan adanya pengondisian pemenang tender.
Tak berhenti di situ, hasil pantauan lapangan menunjukkan hampir seluruh pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja (K3) seperti helm, sepatu boot, hingga safety belt. Proyek terlihat dikerjakan tanpa pengawasan ketat dari PPTK ataupun pihak kontraktor.
Kondisi ini jelas bertentangan dengan PP No.14/2021, PP No.22/2020, serta UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi yang dipertegas dalam Permen PUPR No.10/2021 mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi.
Seorang sumber dari dinas yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa praktik pengaturan proyek di instansi tersebut bukan hal baru. Bahkan beberapa kasus serupa di masa lalu telah berujung proses hukum. “Pola permainannya sudah terlihat dari awal. Proyek seperti ini biasanya sudah dikondisikan,” ujarnya.
Kecurigaan semakin menguat ketika salah seorang pekerja mengakui bahwa hampir seluruh pekerjaan dilakukan secara manual, karena peralatan utama memang tidak tersedia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kualitas bangunan tidak akan bertahan lama, apalagi pengerjaan dilakukan dalam kondisi curah hujan tinggi.
Saat dikonfirmasi, PPK Teguh Agung Nugroho justru membenarkan bahwa pengerjaan dilakukan secara manual. Ia bahkan meminta agar temuan tersebut tidak diberitakan. “Nanti kami komunikasikan,” ujarnya singkat.
Temuan-temuan tersebut kini menjadi sorotan publik, dan awak media terus menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proyek yang kini menjadi tanda tanya besar.
(Tim)
